Di Balik Pesta Demokrasi Himaprodi Administrasi Bisnis Universitas Islam Malang

Oleh : Ahmad Fauzi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Maret tahun 2021 tercatat sebagai kontestasi politik dikalangan mahasiswa Universitas Islam Malang, Pemilu Raya (PEMIRA) yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ditunda hingga pada bulan Maret. Penulis selama mengenyam dunia perkuliahan ada sedikit keresahan yang mengkhawatirkan stabilitas demokrasi di Fakultas Ilmu Administrasi khususnya di kalangan mahasiswa prodi Administrasi Bisnis sebab saya sendiri adalah bagian dari fakultas tersebut.

Selama ini mahasiswa tidak memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Prodi (Himaprodi) terkhusus prodi Administrasi Bisnis jika belum pernah menjadi pengurus Himaprodi sebelumnya. Pertanyaan yang muncul adalah dari mana peraturan itu ada? apa yang mendasarkan peraturan tersebut? dimana acuan peraturan itu?.

Pemahaman yang telah menjadi budaya itu perlu adanya rekonstruksi, dalam aturan Ad -Hoc Bab III Pasal 9 tentang Tahap Pencalonan Peserta Pemilu Raya tidak ada poin – poin yang menyatakan bahwa calon ketua Himaprodi setidaknya telah menjadi pengurus selama kurang lebih satu tahun.

Begitupun Bab V Ketentuan Eksekutif Pasal 15 tentang Ketua Himaprodi?. Dalam bab dan pasal tersebut tidak ada satu poin yang menjelaskan bahwa Calon Ketua Himaprodi setidaknya telah menjadi pengurus, lalu dari mana pemahaman – pemahaman itu berkembang secara masif dan membudaya.

Perlu diketahui bersama bahwa dalam asas hukum, aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (lex specialis derogat legi generalis). Jadi aturan Ad – Hoc yang digunakan ialah Bab V Ketentuan Eksekutif Pasal 15 tentang ketua Himaprodi, sekali lagi ditegaskan dalam konstitusional tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa calon ketua himaprodi mesti telah mengabdi sebagai pengurus minimal satu tahun.

Jadi jelas, jika ada pemahaman – pemahaman yang menyatakan bahwa kita harus sadar diri kalau belum pernah menjadi pengurus tidak boleh mencalonkan diri menjadi ketua Himaprodi adalah pemahaman yang inkonstitusional. Secara tegas dan jelas, setiap mahasiswa memiliki hak yang sama.

Selain itu, tolak ukur kriteria seorang pemimpin bukanlah pernah berada atau pernah menjadi pengurus dalam organisasi tersebut, dibuku dan teori manapun tidak yang mengakatakan demikian. Menurut Vietzal Rivai dan Boy Raffi Amar dalam buku pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi setidaknya ada 4 kriteria, pertama memiliki pengaruh, kedua kekuasaan, ke tiga wewenang dan ke empat pengikut.

Jadi jika masih ada pemahaman atau pemikiran tentang pemimpin ataupun ketua Himaprodi mesti menjadi pengurus terlebih dahulu minimal 1 tahun saya ucapkan selamat, selamat atas termakannya narasi – narasi kepalsuan yang hanya membawa pada pengkebirian hak demokrasi.

Ads
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Peringati Hardiknas, Aliansi BEM Surabaya Soroti 4 Hal

Surabaya, NOLAR.id – Dalam momentum Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional), ABS (Aliansi BEM Surabaya) turut serta memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di dunia Pendidikan di Indonesia. Dalam refleksi Hardiknas, ABS menyampaikan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Dinas Pendidikan dan Stakeholders penanggung jawab pendidikan lainnya. Pernyataan sikap tersbeut tertuan sebagai berikut : 1.

Peringati HARDIKNAS , BEM Nusantara dan IMAKIPSI Minta Nadiem Mundur

Jakarta, NOLAR.ID – Pada Minggu (02/05/2021) BEM Nusantara  & IMAKIPSI (Ikatan Mahasiswa Keguruan Seluruh Indonesia) melaksanakan refleksi hari pendidikan nasional di depan Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hafidz Korda (Koordinator Daerah) DKI IMAKIPSI mengatakan, Hardiknas harus menjadi sebuah momentum titik balik peningkatan bidang pendidikan. Sudah menjadi kewajiban negara meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga pendidik utamanya

Ingin Bangun Demokrasi Lebih Baik, PMT Jatim dan Bawaslu Lakukan MOU

Tulungagung, NOLAR.id – PMT Jatim (Paguyuban Mahasiswa Tulungaung Jawa Timur) bekerjasama dengan Bawaslu Tulungagung dalam penandatanganan MOU sebagai wadah dan mitra pengembangan pengawasan parsitipatif Pemilu, Kamis (29/04/2021). Acara tersebut digelar di Kantor Bawaslu Tulungagung yang berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 65 Tulungagung dengan tujuan selain penandatangan MOU juga sebagai ajang silaturahmi atau

Aliansi BEM Mojokerto Tolak Kedatangan Pimpinan Junta Militer Myanmar

Mojokerto, NOLAR.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mojokerto raya akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap terkait rencana kedatangan pimpinan junta militer Myanmar untuk menghadiri KTT ASEAN yang rencananya akan digelar di Jakarta, 24 April Mendatang. Menyikapi hal tersebut Aliansi BEM Mojokerto menegaskan bahwa kita sebagai negara demokrasi harusnya bisa memilih dengan tepat tindak lanjut untuk permasalahan

Berkunjung ke Posko GKJW, GUSDURian Peduli Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa

Malang, NOLAR.id – Bertempat di Desa Wirotaman, Dusun Sukoanyar, Kecamatan Ampelgading berdiri Posko Tanggap Bencana GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan) Sukoanyar. Posko tersebut didirikan untuk melakukan penanganan pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Gempa berkekuatan 6,7 Skala Richter tersebut meluluhlantakkan ratusan rumah di Kabupaten Malang, termasuk di Desa Wirotaman. GUSDURIan Peduli

Tragedi Selat Bali, KMP Yunice Tenggelam

Jembrana, nolarindo.com – Berita duka datang dari Selat Bali tepatnya di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana pada Senin (29/06/2021) malam. Musibah pelayaran terjadi

Scroll to Top